Home Jagad Berita
Indonesian (ID)English (United Kingdom)

Login



Jagad Berita
Ujian Nasional
PDF
Cetak
E-mail
Drs. Saleh | Kamis, 29 April 2010 21:08

Terbukti, UN Itu Syarat Kelulusan, Kok!

Kamis, 29 April 2010 | 10:48 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Terus dipaksakannya pelaksanaan ujian nasional dan dikaitkan dengan sistem masuk perguruan tinggi negeri memperlihatkan semakin rancunya tujuan dan kepentingan adanya UN dalam sistem pendidikan di Indonesia.

Sebaiknya memang disederhanakan saja UN itu dengan mengembalikan kelulusan kepada sekolah, yaitu melalui nilai-nilai semester atau rapor.

-- Suparman

 
KELULUSAN UN 2010
PDF
Cetak
E-mail
Drs. Saleh | Senin, 26 April 2010 19:30
BUKAN TIDAK LULUS, tapi MENGULANG
Dapat dipastikan bahwa hasil Ujian Nasional tahun ini,2009/2010 tidak ada siswa yang dinyatakan TIDAK LULUS, tapi bisa jadi mereka harus MENGULANG karena belum terpenuhinya nilai standard ketuntasan secara Nasional. Pada tingkatan SMA ada 240 siswa Kota Malang atau sekitar 5,026% dimana pada tahun sebelumnya mencapai 13%.
Khusus SMA Negeri Kota Malang jumlah siswa yang harus mengulang pada tanggal 10 s.d 11 Mei 2010 sebagai berkut:
1. SMA NEGERI 1 : 0
LAST_UPDATED2
 
PERAN PENGAWAS SEKOLAH
PDF
Cetak
E-mail
Drs. Saleh | Senin, 01 Maret 2010 08:06

                                                   

PERAN PENGAWAS SEKOLAH HARUS DIREVITALISASI

Jakarta, (diknas.go.id)- Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal meluncurkan secara resmi dimulainya Program Penguatan Kemampuan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah  untuk tahun 2010 dengan menghadirkan sejumlah 600 peserta yang terdiri dari kepala sekolah dan pengawas sekolah dari berbagai provinsi di Indonesia  serta dihadiri para stakeholder pendidikan di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), Senayan Jakarta, Sabtu (30/1).

LAST_UPDATED2
 
UN JADI NGAK YA?
PDF
Cetak
E-mail
Drs. Saleh | Kamis, 26 November 2009 13:08
Pakar: Pemerintah Jangan Ngotot Laksanakan UN
Kamis, 26 November 2009 | 11:29 WIB

PADANG, KOMPAS.com - Pakar pendidikan dari Universitas Negeri Padang (UNP), Prof Dr Z Mawardi Effendi, mengharapkan  pemerintah agar tidak "ngotot" memaksakan pelaksanaan Ujian Nasional (UN). "Pemerintah mestinya menghormati putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi pemerintah atas gugatan masyarakat agar UN tidak dijadikan dasar kelulusan. Hal itu perlu dilakukan pemerintah sebagai pewujudan negara hukum," kata Z Mawardi, di Padang, Kamis.

Rektor UNP itu mengatakan, kemenangan gugatan 58 orang dari berbagai kalangan masyarakat itu membuktikan pelaksanaan UN tidak didukung masyarakat. "Apabila Peninjauan Kembali (PK) pemerintah nanti tidak diterima, maka pemerintah mesti mundur dengan tidak memaksakan UN," kata dia.
Mawardi mengatakan upaya  meluluskan siswa semestinya diserahkan kepada kalangan pendidikan di tingkat lokal. "Kembalikan seperti dulu, bentuk panitia lokal untuk menetapkan kelulusan," jelasnya.
LAST_UPDATED2
 
TINJAU KEMBALI UJIAN NASIONAL.
PDF
Cetak
E-mail
Drs. Saleh | Kamis, 26 November 2009 11:44
Pasca putusan MA, Pemerintah Perlu Tinjau UN
Rabu, 25 November 2009 | 14:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Dimenangkannya kembali gugatan masyarakat lewat citizen law suit soal penyelenggaraan Ujian Nasional oleh MA disambut "dingin" oleh kalangan pemerhati pendidikan. Seperti diberitakan sebelumnya, kasasi yang diajukan oleh pemerintah yang menolak putusan pengadilan tinggi soal kemenangan masyarakat atas gugatan UN itu dinyatakan ditolak Mahkamah Agung. Informasi ditolaknya kasasi pemerintah soal gugatan UN tersebut diketahui dari info perkara pada situs Mahkamah Agung (MA) bernomor register 2596 K/PDT/2008 tanggal 14 September 2009."Dari segi hukum perlu diapresiasi, karena setidaknya putusan MA itu perlu dikritisi oleh pemerintah untuk benar-benar meninjau kembali UN, yang selama ini terjadi pemerintah tdaik pernah melakukan itu,"
LAST_UPDATED2
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Copyright (c) 2010 SMA Negeri 2 Malang
Jl. Laks. Martadinata 84 Malang